AMBON 16 September 2026— Ketua SBSI Maluku Dimas Luanmase mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar berbagai persoalan dan konflik yang muncul di sejumlah wilayah Maluku tidak berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan maupun aktivitas pembangunan daerah. Menurutnya, perbedaan kepentingan harus diselesaikan melalui dialog, mekanisme hukum, serta pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dimas menilai stabilitas daerah merupakan modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan. Karena itu, menurutnya, setiap persoalan yang muncul perlu disikapi secara dewasa agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri.
Ia juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa. Berdasarkan keterangan Pemerintah Provinsi Maluku, pertumbuhan ekonomi Maluku pada semester I 2026 mencapai 5,24 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 4,22 persen. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi secara tahunan juga tercatat 5,31 persen.
Selain pertumbuhan ekonomi, IPM Maluku tahun 2025 mencapai 74,09 poin, meningkat dari 73,40 poin pada 2024 dan telah masuk kategori tinggi. Pemerintah Provinsi Maluku juga melaporkan sejumlah program yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau 254.872 penerima manfaat melalui 125 SPPG di 11 kabupaten/kota.
Di bidang perumahan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mengalami peningkatan. Pemerintah Provinsi Maluku menyebut jumlahnya meningkat dari 81 unit pada 2025 menjadi 6.880 unit pada 2026, dengan anggaran Rp137,6 miliar dan sasaran sekitar 34.400 jiwa. Di bidang ekonomi kerakyatan, telah terbentuk 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara 51 gerai telah dibangun.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan agar Maluku tidak terus bergantung pada penjualan bahan mentah. Di Maluku Tengah, misalnya, hilirisasi kelapa dan pala telah memasuki tahap groundbreaking dengan nilai investasi masing-masing sekitar Rp500 miliar dan Rp140 miliar. Pengembangan ayam petelur terintegrasi di Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan Buru juga disebut mencapai Rp544 miliar.
Menurut Dimas, berbagai capaian tersebut perlu dikawal bersama karena pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, pekerja, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara konstitusional dan tidak berkembang menjadi tindakan yang mengganggu keamanan serta pelayanan publik.
“Jangan sampai konflik kepentingan di lapangan kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Kalau ada persoalan, mari kita dudukkan bersama, kita cari solusi melalui dialog dan aturan hukum. Pemerintah harus tetap diberi ruang untuk bekerja, sementara masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan kritik,” kata Dimas. Ia berharap seluruh pihak menjaga persatuan dan keamanan Maluku sehingga agenda pembangunan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta penguatan ekonomi rakyat dapat terus berjalan.(TIM)
Post Views: 8
