Lampung Barat— Bedah Fakta — (Lampung) 21 September 2026 – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Kabupaten Lampung Barat memberikan peringatan dini (*early warning*) kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Peringatan ini seiring dengan sedang berlangsungnya rangkaian pemeriksaan pendahuluan Semester II Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Ketua DPC AJP Lampung Barat menegaskan bahwa momentum kehadiran tim auditor BPK yang tengah bekerja di lapangan harus dijadikan alarm keras bagi para Kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk segera membenahi, merapikan, dan bertanggung jawab penuh atas tata kelola keuangan yang mereka nakhodai.
“Kami mengingatkan dengan tegas kepada seluruh Kepala OPD dan Dinas di Lampung Barat: jangan main-main dengan anggaran rakyat. Rangkaian jadwal audit BPK yang berlangsung dari awal September hingga 6 Oktober mendatang adalah fase krusial. Segera perbaiki administrasi yang masih carut-marut, lengkapi dokumen pertanggungjawaban, dan pastikan tidak ada proyek fisik maupun program publik yang fiktif atau dimanipulasi,” ujar Ketua DPC AJP Lampung Barat dalam keterangan resminya di Liwa, Senin (21/9).
AJP Lampung Barat menyoroti lima fokus utama pemeriksaan BPK pada semester ini, mulai dari kepatuhan belanja infrastruktur, program ketahanan pangan, pelayanan kesehatan (RSUD dan jejaring Puskesmas), operasional pendidikan, hingga sektor ketahanan energi. Sektor-sektor tersebut merupakan urat nadi pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat Lampung Barat.
Oleh karena itu, AJP Lampung Barat meminta agar pihak OPD tidak mencari-cari alasan atau bersikap tertutup selama proses audit berlangsung.
“Keterbukaan data dan kooperatif dengan auditor itu wajib. Jika ada temuan administrasi, segera tindak lanjuti dan perbaiki. Namun, jika di kemudian hari ditemukan adanya indikasi kerugian negara atau tindakan koruptif akibat unsur kesengajaan, kami sebagai fungsi kontrol sosial memastikan akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas ke ranah hukum,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ketua DPC AJP Lampung Barat menegaskan bahwa insan pers yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Persada berkomitmen penuh menjadi mata dan telinga masyarakat demi memastikan transparansi serta akuntabilitas birokrasi di Bumi Beguai Jejama.
“Uang APBD adalah murni uang rakyat Lampung Barat. Manfaatnya harus kembali sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya oknum tertentu. Kami akan terus memantau jalannya pemeriksaan ini hingga keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi. Harapan kita bersama, Lampung Barat bersih dari praktik korupsi,” pungkasnya.
(Red)
DPC Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat.
Email/Kontak Resmi DPC AJP Lampung Barat
Post Views: 14
